Anggota DPD RI yang Peduli Pada Kaum Disabilitas

Cita-cita menjadi wakil rakyat di Senayan sekarang bisa terbuka bagi siapa saja di Indonesia setelah pemerintahan kita mengadopsi sistem bikameral, sistem 2 kamar,dengan keterwakilan individu yang lepas dari wakil Partai seperti layaknya anggota DPR. Meskipun begitu sebagai calon anggota senator ,kepopuleran tetap memegang peranan penting untuk mendapatkan suara di Provinsi dimana dia bertarung.Tulisan ini saya dasarkan pada pengalaman teman saya ketika mencoba peruntungannya dengan maju menjadi calon anggota DPD mewakili Provinsi DKI tahun 2009 kemarin. Hanya saja karena tingkat kepopuleran dan modal yang minim akhirnya temanku kalah suara.

Pertanyaan paling dasar sebelum maju haruslah didasarkan wilayah administrasi dimana kita mencalonkan diri.Taruhlah misalnya saya maju dari Provinsi DKI Jakarta yang terbagi menjadi 6 wilayah administratif. Dari 6 wilayah tersebut bagaimanakah tingkat kepopuleran calon senator dimata konsituen? Apalagi Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara,meskipun secara wilayah geografi lebih kecil dibanding provinsi lain tetapi pertarungan politik nasional benar-benar diuji di Jakarta.Dan alat kampanye apa yang akan saya gunakan agar saya bisa memperoleh suara yang cukup agar bisa menjadi anggota DPD RI mewakili Provinsi DKI Jakarta.

Gambar.1 Jembatan Penyeberangan Busway di DKI Jakarta dirancang  untuk kaum difabel pengguna kursi roda.

Bila saya terpilih menjadi senator menggantikan anggota DPD RI 2019-2014, maka saya akan menggalang dukungan dari kaum disabilitas bahwa,sudah saatnya kaum difabel dihargai hak-haknya, tidak seperti gambar 1 diatas,sebuah tempat layanan umum yang seharusnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan kaum difabel yang terpaksa menggunakan kursi roda,dalam kenyataannya jembatan tersebut disalahgunakan untuk penyeberangan sepeda motor.

Sudah seharusnya DPD sebagai lembaga tinggi negara kedepannya mau membuka pintu bagi keterwakilan dari kaum difabel itu sendiri, seperti Parlemen di Eropa yang dengan rendah hati mau memberikan kursi parlemen bagi kaum tunarungu.Simak video berikut.

Anggota Parlemen Uni Eropa dari negara Hongaria MEP Ádám Kósa.

Tidak hanya demi memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen, sudah saatnya parlemen dalam hal ini DPD RI  juga mulai mau membuka pintunya bagi suara-suara kaum disabilitas agar masalah diskriminasi terhadap orang-orang difabel bisa dikurangi. Salah satu contoh kampanye gerakan #pitabiru di jejaring sosial untuk kepedulian terhadap penyandang disabilitas yang dipelopori  Angkie Yudistia.

Gambar 2.Angkie Yudistia dan Cover Bukunya "Perempuan Tunarungu tanpa Batas" yang baru-baru ini diluncurkan di Ciputra World Marketing Gallery, Jakarta, Selasa (20/12/2011) lalu

Gerakan Sosial #PitaBiru yang dipelopori Angkie Yudistia bila tanpa diwakili suaranya di DPD RI niscaya gaungya tidak akan membesar dan menjadi kepedulian bagi semua pihak di Indonesia, bahwa masih banyak kehidupan diskriminasi yang dialami oleh kaum difabel di Indonesia.

Sudah saatnya parlemen Indonesia ,baik itu DPR RI,DPD RI dan MPR RI mau memberikan kursinya  pada orang-orang difabel yang memiliki kebutuhan khusus sehingga pembangunan di negara kita semakin peduli terhadap penyandang disabilitas. Sehingga misi pemberdayaan teman-teman penyandang disabilitas di Indonesia bisa lebih bergema keseluruh wilayah Indonesia.

Dan saya lebih senang bila  suatu saat, ada orang seperti Angkie Yudistia duduk di parlemen mewakili suara, orang-orang berkebutuhan khusus di Indonesia. Andai hal itu bisa terjadi negara kita,bukan karena lomba Blog dan Twit Andai Saya menjadi anggota DPD RI, maka Indonesia adalah negara ASEAN pertama yang memiliki  senator  dari kaum difabel.